MA,NA PENTING PINJAMAN DAERAH

9:22:00 AM DR.H.Nurudin Siraj.MA.MSi

Susunan pendapatan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
a. Pajak Daerah
b. Retribusi daerah
2. Hasil Perusahaan Milik Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah:
a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
b. Penerimaan jasa giro
c. Denda keterlambatan pekerjaan
d. Penerimaan TPTGR
4. Dana Perimbangan:
a. Bagi hasil Pajak
b. Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Lain-lain Pendapatan yang Sah :
a. Bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah
b. Dana darurat

Sementara dalam susunan pembiayaan APBD adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan daerah
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
b. Transfer dari dana cadangan
c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran daerah
a. Transfer ke dana cadangan
b. Penyertaan modal
c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan
Dari struktur penerimaan APBD tersebut, sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari potensi daerah adalah peneriman dari PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan inilah yang dapat ditingkatkan melalui usaha kreatif dari aparat pemerintah daerah.
Sedangkan pinjaman dan obligasi dimasukkan dalam struktur pembiayaan APBD. Prinsip dasarnya adalah menempatkan pinjaman sebagai pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Prinsip ini penting untuk merubah paradigma lama yang memandang pinjaman sebagai suatu pendapatan atau bahkan sebagai suatu bantuan yang tidak mempunyai konsekuensi adanya kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu justru yang lebih urgen adalah apa yang akan dibiayai dari pinjaman bukan besarnya dana yang bisa diperoleh dari pinjaman tersebut.
Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terdahulu dalam melakukan pinjaman adalah memasukkan dana pinjaman dalam struktur penerimaan APBN. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak merasa mempunyai pinjaman sehingga banyak dari dana tersebut yang kurang jelas penggunaannya. Besarnya dana yang diperoleh melalui pinjaman tersebut cenderung membuat pemerintah mengada-adakan proyek/kegiatan hanya untuk menyerap dana pinjaman tanpa memikirkan bagaimana cara pengembaliannya. Dengan pengelolaan pinjaman seperti ini peluang terjadinya kebocoran sangat besar dan akibatnya akan membebani anggaran tahun berikutnya atau bahkan generasi berikutnya.
Untuk menghindari kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat pada masa lalu, maka pemerintah daerah harus benar-benar cerdas seandainya akan memanfaatkan pinjaman sebagai alternatif sumber pendanaan APBD.
Mengenai prinsip dalam memperlakukan pinjaman ini juga diamanatkan dalam PP No. 107/2000 tentang pinjaman daerah, dimana dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
Pinjaman daerah juga semestinya dapat memacu peningkatan kinerja pemerintah daerah agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama bagi instansi penghasil (revenue center). Sebagai ilustrasi perusahaan swasta dengan struktur modalnya berasal dari modal pemilik, saham dan hutang bisa memenuhi kewajibannya membayar cicilan hutang dan biaya bunganya, bahkan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Sekedar memberikan contoh berkaitan dengan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman, seperti misalnya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah pemerintah dapat membangun pasar, terminal, rumah sakit atau membeli alat berat untuk konstruksi serta prasarana daerah lainnya. Selain itu dana pinjaman juga dapat digunakan untuk investasi pada perusahaan daerah seperti PDAM, BPR. Kesemuanya itu disamping dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah daerah, namun juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Apabila pemerintah daerah telah memutuskan untuk melakukan pinjaman maka secara teknis perlu juga dipelajari mengenai rambu-rambu dalam melakukan pinjaman, jenis pinjaman yang tepat untuk pembiayaan kegiatan serta bagaimana agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan. Semua itu akan dipaparkan dalam subagian manejemen pinjaman daerah.

pengelolaan Pinjaman Daerah
a. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Pemerintah Daerah dapat melakukan Peminjaman adalah :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah.


b. Sumber Pinjaman

1. Dalam negeri :
a. Pemerintah Pusat.
b. Lembaga keuangan bank.
c. Lembaga keuangan bukan bank.

2. Luar negeri (melalui Pemerintah Pusat dengan mekanisme penerusan pinjaman/two steps loan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003) :
a. Bilateral.
b. Multilateral
c. Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasional lainnya.


c. Penggunaan Pinjaman Daerah

1. Jangka panjang (lebih dari satu tahun).

 Membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.


2. Jangka pendek (kurang dari satu tahun).

 Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

d. Batasan Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

1. Pinjaman Jangka Panjang

• Jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya.
• Berdasarka proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5.
• Laporan Keuangan dua tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (audit terhadap Laporan Keuangan mulai berlaku pada APBD tahun 2006)
• Tidak memilikim utang kepada Pemerintah Pusat dan atau pemberi utang luar negeri.


2. Pinjaman Jangka Pendek
• Jumlah maksimum utang jangka pendek adalah 1/6 dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran berjalan.
• Mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali utang tepat waktu.
• Pelunasan utang jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang beralan.



3. Defisit APBD dan jumlah komulatif defisit
• Defisit APBD dibatasi maksimum 3% dari produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini kemudian dikoreksi oleh PP 23 tahun 2003 menjadi jumlah komulatif defisit APBD dibatasi tidak melebihi 3 % dari PDRB tahun yang bersangkutan.

4. Pnjaman Daerah Dan Jumlah Komulatif Pinjaman.
a. Jumlah Pinjaman Daerah dibatasi tidak melebihi 60 % dari PDRB daerah tahun bersangkutan.

5. Pementauan Defisit dan Penetapan Batas Maksimal Pinjaman
b. Menteri keuangan mementau perkembangan defisit APBD dab Pinjaman Daerah agar tidak melebihi persyaratan Pinjaman Daerah.
c. Dengan memperhatikan keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian Nasional, Menteri keuangan setiap Bulan Agustus menetapkan batas maksimal Pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk tahun anggaran berikutnya
d. Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, Menteri keuangan dapat menetapkan pengendalian lebih lanjut atas Pinjaman daerah.

e. Batasan Maksimum Jangka Waktu Utang Daerah.
• Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang ( termasuk masa tenggang ) Disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
• Batas Maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruss proyek.

f. Larangan Penjaminan

1. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.
2. Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman daerah.


g. Prosedur Pinjaman Daerah

1. Prosedur Pinjaman Dalam Negeri :

a. Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
c. Persetujuan pinjaman ditandatangani atas nama daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.
d. Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.

2. Prosedur Pinjaman Luar Negeri :

a. Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003.
b. Pinjaman daerah langsung kepada sumber luar negeri sampai saat ini masih ditunda pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Nomor 540/KMK.07/2002.


h. Prosedur Penerusan Pinjaman Luar Negeri Melalui Pemerintah Pusat Kepada Daerah (Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/Kmk.07/2003)

1. Daerah mengajukan usulan proyek dengan memenuhi syarat-syarat seperti :
a. Daerah menyediakan dana pendamping dan persyaratan lainnya.
b. Daerah tidak mempunyai tunggakan pinjaman atau akan melunasi tunggakannya dalam APBD.
c. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% penerimaan umum.
d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)  2,5.
(keterangan lihat lampiran)

2. Kriteria usulan proyek daerah :
a. Proyek merupakan inisiatif dan kewenangan daerah.
b. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan di daerah.
d. Proyek menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung.
e. Persetujuan dari DPRD.

3. Daerah mengajukan usulan proyek kepada Menteri Keuangan dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Menteri departemen teknis.

4. Penilaian atas usulan proyek daerah dilakukan oleh Tim Penilai yang di bentuk oleh Menteri Keuangan dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas.

6. Menteri Keuangan memberikan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Meneg. PPN/Kepala Bappenas.

7. Meneg. PPN/Kepala Bappenas mengusulkan daftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada Lender.
8. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah penerima pinjaman.


i. Pembayaran Kembali Pinjaman

1. Kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah diprioritaskan dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
2. Pembayaran kembali pinjaman yang bersumber dari luar negeri dilakukan dengan mata uang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.


j. Pembukuan Dan Pelaporan

1. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
3. Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman daerah dan tentang pelaksanana dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.